"Kenaikan Gaji Harus Dibarengi Tindakan Hakim Perkuat Martabat Peradilan"

Bambang Soesatyo

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji para hakim dengan besaran hingga 280 persen. Kebijaksanaan ini tidak hanya menunjukan kepedulian presiden pada aspek kesejahteraan hakim, melainkan juga mengandung pesan tentang menjaga kemurnian martabat peradilan. Langkah Presiden Prabowo itu hendaknya ditanggapi korps hakim dengan komitmen semakin memperkokoh pondasi etika dan moral. 

Polri Diminta Tindak Tegas Oknum Ormas Ganggu Keamanan dan Investasi

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan penerima Brevet Warga Kehormatan Utama Korps Brimob Polri 2020 Bambang Soesatyo mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) guna menjaga ketertiban umum. Satgas Terpadu ini dibentuk untuk menjaga stabilitas nasional dan memberikan kepastian hukum atas persoalan ormas yang meresahkan masyarakat dan mengganggu investasi di Indonesia. 

Korban Penipuan Oknum Persit Kembali Mengadu ke Lapor Mas Wapres

Para korban penipuan terus berjuang

PURWOREJO, KABARINDONESIA.CO.ID - Paguyuban Pembela Keadilan yang anggotanya berjumlah ratusan, merupakan korban penipuan oknum Persit cabang Kebumen inisial DR. Perjuangan demi perjuangan terus dilakukan, pantang menyerah, perjuangan yang dilakukan bagian dari ibadah untuk menegakkan hukum dan keadilan, untuk mendapatkan hak-hak kembali para korban yang merupakan para pejuang bangsa. Mengapa para korban adalah para pejuang bangsa? Karena para korban adalah pejuang-pejuang di bidangnya, yang sudah puluhan tahun mengabdi untuk negara dan masyarakat, sebagian besar adalah pensiunan guru, sebagian lagi purnawirawan TNI dan Polri, ada juga pensiunan BUMN, PLKB maupun ASN lainnya. 

Presiden Tegaskan Komitmen Pemerintah Berantas Mafia Tanah

Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor

PRESIDEN Joko Widodo kembali menegaskan komitmen penuh pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria yang ada di Tanah Air. Menurut Presiden, penyelesaian konflik agraria penting guna mewujudkan reformasi agraria bagi masyarakat dan memberikan kepastian terhadap ketersediaan ruang hidup yang adil bagi masyarakat. 

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam arahannya saat penyerahan sertipikat redistribusi tanah objek reforma agraria, yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 22 September 2021. 

Polres Bogor Gagalkan Peredaran Uang Palsu di Masa PPKM

Barang bukti yang diamankan aparat

BOGOR, KABARJABAR.CO.ID - Kapolsek Cileungsi Polres Bogor Kompol Andri Alam SH SIK MM beserta jajaran unit Reskrim, berhasil mengungkap peredaran uang palsu (upal) di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level IV, Rabu (11/8/2021). 

Aksi pengungkapan ini berdasarkan informasi dari masyarakat dan temuan langsung di lapangan oleh unit reskrim yang dipimpin AKP Enjo Sutarjo MH pada Selasa (10/8/2021). 

Informasi yang dihimpun media ini, tindak kejahatan itu bermodus dengan membelanjakan uang palsu ke-11 warung yang ada di Desa Mampir dan Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor. Dengan gerak cepat, tindak kejahatan itu berhasil diungkap dan peredaran uang palsu berhasil digagalkan aparat.

SATRESNARKOBA SAMARINDA UNGKAP PENGEDAR PIL KOPLO 50.000 BUTIR ANTAR DAERAH

Tersangka bersama BB diamankan aparat Satrenarkoba Samarinda

SAMARINDA, KABARKALTIM.CO.ID-Jajaran Satresnarkoba Polres Samarinda berhasil mengungkap kasus barang haram berupa pil koplo. Petugas telah mengamankan tersangka, Rodi (26) yang beralamat Desa Jakluay, Muara Wahau, Kutai Timur. 

Tempat kejadian perkara (TKP) Jl Dr Sutomo, tepatnya di pinggir jalan, Kelurahan Bugis, Samarinda Kota. 

Keberhasilan aparat yang bekerja siang dan malam, mencegah dan memberantas peredaran narkoba. Aparat mencegat tersangka yang akan membawa 50.000 pil koplo itu untuk dibawa ke Muara Wahau, Kutim. 

Suyoso Nantra : Di Instansi Manapun, Tidak Boleh Ada Pungli

Jokowi mengajak berantas pungli

BALIKPAPAN, KABARKALTIM.CO.ID-Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menegakkan hukum dan memberikan rasa puas kepada masyarakat dalam hal pelayanan publik, diacungi jempol banyak kalangan. 

Salah satunya pengamat sosial politik tanah air, Suyoso Nantra SSos MM, yang menilai langkah Jokowi itu sangat tepat. 

"Presiden Jokowi memberikan contoh yang luar biasa, demi memberikan pelayanan publik yang maksimal dan memuaskan bagi masyarakat luas. Presiden dengan tegas mengatakan stop pungli di semua bidang pelayanan masyarakat," sebut Suyoso Nantra. 

Suyoso Nantra

"Dengan perintah langsung Presiden Jokowi itu, semua pihak utamanya para penegak hukum dan lembara negara harus menindaklanjutinya. Di instansi-instansi atau lembaga negara, harus membenahi diri, berantas pungli di instansi pelayanan publik masing-masing. Ya, di lembaga atau instansi manapun, pungli tidak boleh," imbuh Suyoso Nantra. 

Dikatakan Suyoso Nantra, langkah Jokowi merupakan  reformasi hukum berupa paket kebijakan hukum, yang salah satu fokusnya  pemberantasan pungutan liar di berbagai lembaga negara. "Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) yang merupakan perintah langsung Presiden bagian dari reformasi hukum di Indonesia. Sesuai dengan nawacita Jokowi dan juga  revolusi mental, pun lembaga-lembaga di daerah, harus bergerak cepat memberantas pungli," seru Suyoso Nantra.