MPR Gagas Gerakan Berbagi Pulsa untuk Driver Ojek Online

JAKARTA - MPR RI kembali membuat gebrakan untuk membantu para driver ojek online menghadapi pandemi Covid-19. Bekerjasama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan para tokoh bangsa seperti Buya Syafii Maarif, Romo Beny Susetyo, Saut Sitomorang dan lain-lain, MPR RI akan melakukan aksi gotong royong Pancasila.

"Aksi tersebut sebagai upaya menyelamatkan ekonomi masyarakat kecil, khususnya para driver ojek online yang mengandalkan pendapatan harian. Di tengah pandemi Covid-19, praktis pendapatan mereka terkuras. Mereka juga tak bisa keluar rumah mencari nafkah karena harus physical distancing untuk menjaga kesehatan dirinya dan keluarga. Atas dasar itulah gerakan 'Empat Pilar MPR RI Berbagi Pulsa’ ini akan kita luncurkan dalam waktu dekat, sebagai jaring pengaman sosial ekonomi rakyat dalam perang melawan Covid-19 " ujar Ketua MPR RI Bambang Soesatyo usai melakukan Rapat Pimpinan MPR RI melalui video conference di Ruang Pimpinan MPR RI Senayan Jakarta, Senin (30/3/2020).

Munculnya "Kerajaan-kerajaan" : Reaksi Dominasi Negara yang Tak Menyentuh Kehidupan

catatan : raga affandi (kabarjateng) 

SAYA mengagumi para pendiri "kerajaan-kerajaan" yang sepertinya baru muncul akhir-akhir ini. Bagi saya, ini adalah reaksi atas dominasi negara yang tak menyentuh kehidupan banyak orang. Keraton Agung Sejagad (KAS), Sunda Imperium, Kesultanan Selacau, adalah representasi dari masyarakat mitis, menurut van Peurson dalam Strategi Kebudayaan, yang tak siap dengan fungsionalisasi budaya. Kelompok mitis masih merupakan jumlah terbesar dalam masyarakat kita.

Di tengah budaya rasional yang mengepung seluruh sendi kehidupan, beberapa orang menampilkan regresi sebagai para royalis, pemuja feodalisme, hubungan raja-abdi, yang lebih memenuhi kebutuhan mereka dalam memandang kebutuhan bernegara. Mekanisme pertahanan diri ini masih jauh lebih baik daripada mekanisme agresi yang tampil dalam masyarakat modern yang tak mampu mengikuti perkembangan zaman.

Bayangkan jika seluruh kebutuhan dasar kita dipasok oleh sumber-sumber yang diharamkan, seperti para aseng dan zionis. Tak ada peluang untuk berdikari, sementara kemampuan untuk berkreasi dan memproduksi sudah tak lagi memadai. Apapun yang kita sentuh adalah produk "musuh". Kita akhirnya menjadi paranoid. Membuat benteng-benteng ilusi dengan mengharamkan banyak hal, melarang ini dan itu, berkumpul hanya dengan kelompok sendiri dalam kecemasan, sementara seluruh isi rumah adalah produk liyan yang dibenci.

"Semua Yayasan Dana Pensiun dan Asuransi Milik Pemerintah Harus Diaudit BPK"

Setelah Jiwasraya, kini terkuak investasi Asabri dengan kerugian Rp 10 triliun

JAKARTA - Untuk menyelamatkan kepentingan masyarakat dan negara, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta seluruh yayasan dana pensiun dan asuransi milik pemerintah (BUMN) harus segera diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tujuannya, agar bisa mendapat gambaran jelas tentang bagaimana skema investasi dan prosedur investasi yang dilakukannya.

"Usai terbongkarnya skandal Jiwasraya, yang menurut dugaan sementara Kejaksaan Agung per Agustus 2019 kerugian negara mencapai Rp 13,7 triliun, kini mulai terkuak investasi PT ASABRI sepanjang tahun 2019 yang ambles di 12 perusahaan dengan nilai total kerugian ditaksir melebihi Rp 10 triliun. Audit menyeluruh perlu segera dilakukan BPK terhadap berbagai perusahaan BUMN yang bergerak di jasa asuransi. Jangan sampai kejadian Jiwasraya dan Asabri juga terjadi di BUMN asuransi lainnya," ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (12/1/2020).

Agar OJK Tidak Lalai, Perlu Dibentuk Dewan Pengawas OJK"

JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong dibentuknya Dewan Pengawas Otoritas Jasa Keuangan (Dewas OJK), dimana wakil pemerintah juga ada di sana, guna memonitor kinerja OJK dalam mengawasi industri sektor jasa keuangan. bamsoet juga mendorong agar segera dibentuk Lembaga Penjamin Polis Asuransi seperti halnya Lembaga Penjaminan Simpanan untuk industri Perbankan sebagaimana diperintahkan UU No 40 tahun 2014 untuk segera dibentuk, sampai sekarang lembaga penjaminan polis asuransi tersebut belum juga terbentuk. Hal tersebut penting, guna melindungi dana masyarakat pemegang polis.

Berkaca dari skandal Jiwasraya yang menurut Kejaksaan Agung berpotensi merugikan keuangan negara mencapai Rp 13,7 triliun per Agustus 2019, yang salah satu penyebabnya lantaran OJK tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

"Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai salah satu penyebab Jiwasraya gagal bayar polis lantaran tidak dihentikannya produk JS Saving Plan yang diterbitkan pada 2013. Pada saat audit di tahun 2016, BPK telah merekomendasikan OJK untuk menghentikan JS Saving Plan tersebut. Tapi tak dilakukan OJK. Hal ini menandakan ada yang perlu dibenahi di OJK," ujar Bamsoet merespon skandal Jiwasraya, di Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Jabar, Jateng dan Kaltim Mendominasi

Kejuaraan Nasional Taekwondo, Kualifikasi PON XX Papua 

Peraih medali tim Taekwondo Kaltim foto bersama (foto juli prastomo/ki)

TANGERANG - Kontingen Jawa Barat, Jawa Tengah dan Kalimantan Timur masih memimpin perolehan medali Kejuaraan Nasional Taekwondo sekaligus Kualifikasi PON XX Papua 2020 yang digelar di Indoor Stadium Sport Center, Kabupaten Tangerang, Banten, 27 – 29 September 2019. 

Kontingen Jawa Barat memimpin Grup A dengan raihan 15 emas dan 5 perak. Kontingen Jawa Tengah memimpin Grup B dengan raihan 11 emas, 1 perak dan 2 perunggu. Serta Kalimantan Timur memimpin Grup C dengan raihan 9 emas, 6 perak dan 3 perunggu. 

Kabid Binpres Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) Yefi Triaji mengatakan, pembagian grup di babak kualifikasi PON XX 2020 ini merupakan yang pertama kali, sesuai masukan dari seluruh pengurus Pengprov Taekwondo Indonesia. 

Sunarsih Warga Miskin di Kampung Bulak-Bekasi Butuh Bantuan

BEKASI - Beginilah kondisi Sunarsih warga Bekasi, yang tinggal di Jl. Harun, Kampung Bulak, Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat. Sunarsih adalah warga miskin yang hingga kini belum mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH), yang sebelumnya pernah diberitakan pada media ini beberapa waktu yang lalu dengan judul berita "Warga Harun Pondok Melati Keluhkan Program Pemerintah Tidak Tepat Sasaran", terbit antara lain di newswartapublik.com tertanggal 20 Juni 2018.

Setelah pemberitaan tersebut, Sunarsih pernah dipanggil oleh ketua RT setempat dan ditindaklanjuti pihak kelurahan untuk dibuatkan Kartu Indonesia Sehat. Dinas Sosial Bekasi juga pernah mengunjungi kontrakannya. Menurut Sunarsih Dinsos akan memberikan Program PKH yang baru, tapi sampai saat ini sudah satu tahun sejak dijanjikan Dinsos belum ada tindak lanjutnya.

"Katanya akan dimasukan daftar PKH yang baru tapi sampai sekarang belum," ujar Sunarsih, Minggu, (28/4/2019).

“JOKOWI” MENYAPA JOKOWI

PERTAMA KALI JOKOWI ASLI AKAN BERTATAP MUKA DENGAN HOLOGRAM JOKOWI

JAKARTA-Momen bersejarah Pemilu 2019 akan terjadi akhir pekan ini. Untuk pertama kali, Jokowi akan bertemu dengan “Jokowi”. Jokowi yang asli, akan bertatap muka dengan Jokowi berbentuk hologram di tengah-tengah publik. Momen itu akan terjadi dalam karnaval menyambut pesta demokrasi Pemilu 2019 di Kota Tangerang, Provinsi Banten, Minggu, 7 April 2019, sekitar pukul 15.30 WIB.

Dalam momen karnaval politik yang digelar kawasan simpang Jalan Merdeka-Jalan Daan Mogot Raya di tepian Kali Cisadane yang membelah kota Tangerang tersebut, rencananya Calon Presiden #01 Joko Widodo akan melihat bagaimana hologram dirinya menyapa dan berdialog dengan para warga yang menonton tayangan hologram tersebut.