Pemerintah - Masyarakat Bahu Membahu Atasi Bencana Alam

Kondisi banjir di wilayah Kalimantan Selatan (foto net)

JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesaatyo menyampaikan rasa prihatin dan bela sungkawa yang mendalam atas sejumlah musibah bencana alam di tanah air yang menyebabkan timbulnya korban jiwa dan kerugian materiil. Pemerintah serta seluruh elemen masyarakat diharapkan bahu membahu membantu para korban serta mengatasi bencana yang terjadi. 

"Tahun 2021 baru memasuki pertengahan bulan Januari, namun sudah banyak terjadi bencana alam di Indonesia. Untuk itu, saya menghimbau agar kita semua tetap waspada. BNPB mencatat, ada 136 bencana alam terjadi di Indonesia sepanjang periode 1-16 Januari 2021. Dari 136 bencana alam itu, sudah merenggut setidaknya 80 korban jiwa dan 858 orang luka-luka," ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (17/1/2021). 

Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan bencana alam terbanyak yang terjadi adalah banjir sebanyak 95 kejadian, tanah longsor 25 kejadian, puting beliung 12 kejadian, gempa bumi 2 kejadian dan gelombang pasang 2 kejadian. Akibat ratusan bencana alam itu, sebanyak 405.584 orang terdampak dan mengungsi. 

HUT PDI Perjuangan, Ketua MPR Dukung Gerakan Penghijauan dan Membersihkan Sungai

 

Perayaan HUT ke-48 PDI Perjuangan secara virtual di Jakarta (ist/kg)

JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung aksi nyata Presiden ke-5 sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang mengajak seluruh komponen bangsa mencintai lingkungan. Megawati mencanangkan Gerakan Penghijauan dan Gerakan Membersihkan Sungai yang terdapat di setiap daerah. 

Gerakan yang dipusatkan di Sungai Ciliwung dengan tema Cinta Ciliwung Bersih ini dilakukan bertepatan dengan perayaan HUT ke-48 PDI Perjuangan. "Sebagai salah satu Ibu Bangsa, sosok Bu Mega telah menjadi teladan di berbagai kehidupan kebangsaan. Ajakan beliau untuk kembali mencintai alam dan lingkungan sangat penting untuk diimplementasikan. Tak hanya oleh kader dan simpatisan PDI Perjuangan, melainkan juga oleh seluruh anak bangsa. Menanam pohon sama dengan memperpanjang kehidupan umat manusia. Begitupun dengan membersihkan sungai, yang sama dengan membersihkan kehidupan umat manusia," ujar Bamsoet saat menghadiri perayaan HUT ke-48 PDI Perjuangan, secara virtual di Jakarta, Minggu (10/1/2021). 

Presiden Minta Bansos Disalurkan Awal Januari 2021

Dongkrak Daya Beli Masyarakat 

Rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta, membahas penyaluran bansos

PEMERINTAH akan kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat penerima manfaat di tahun 2021. Untuk itu, pada hari ini, Selasa, 29 Desember 2021, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta. 

"Dalam rangka persiapan penyaluran bantuan sosial, pagi hari ini kita akan berbicara lagi, terutama ini untuk 2021," kata Presiden mengawali pengantarnya. Pada APBN tahun 2021, anggaran sebesar Rp110 triliun telah disiapkan oleh pemerintah untuk melanjutkan program perlindungan sosial. Dari sejumlah anggaran tersebut, Presiden memerinci, sebanyak Rp45,1 triliun disiapkan untuk program kartu sembako yang akan disalurkan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), masing-masing Rp200 ribu per bulan. 

MPR Gagas Gerakan Berbagi Pulsa untuk Driver Ojek Online

JAKARTA - MPR RI kembali membuat gebrakan untuk membantu para driver ojek online menghadapi pandemi Covid-19. Bekerjasama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan para tokoh bangsa seperti Buya Syafii Maarif, Romo Beny Susetyo, Saut Sitomorang dan lain-lain, MPR RI akan melakukan aksi gotong royong Pancasila.

"Aksi tersebut sebagai upaya menyelamatkan ekonomi masyarakat kecil, khususnya para driver ojek online yang mengandalkan pendapatan harian. Di tengah pandemi Covid-19, praktis pendapatan mereka terkuras. Mereka juga tak bisa keluar rumah mencari nafkah karena harus physical distancing untuk menjaga kesehatan dirinya dan keluarga. Atas dasar itulah gerakan 'Empat Pilar MPR RI Berbagi Pulsa’ ini akan kita luncurkan dalam waktu dekat, sebagai jaring pengaman sosial ekonomi rakyat dalam perang melawan Covid-19 " ujar Ketua MPR RI Bambang Soesatyo usai melakukan Rapat Pimpinan MPR RI melalui video conference di Ruang Pimpinan MPR RI Senayan Jakarta, Senin (30/3/2020).

Munculnya "Kerajaan-kerajaan" : Reaksi Dominasi Negara yang Tak Menyentuh Kehidupan

catatan : raga affandi (kabarjateng) 

SAYA mengagumi para pendiri "kerajaan-kerajaan" yang sepertinya baru muncul akhir-akhir ini. Bagi saya, ini adalah reaksi atas dominasi negara yang tak menyentuh kehidupan banyak orang. Keraton Agung Sejagad (KAS), Sunda Imperium, Kesultanan Selacau, adalah representasi dari masyarakat mitis, menurut van Peurson dalam Strategi Kebudayaan, yang tak siap dengan fungsionalisasi budaya. Kelompok mitis masih merupakan jumlah terbesar dalam masyarakat kita.

Di tengah budaya rasional yang mengepung seluruh sendi kehidupan, beberapa orang menampilkan regresi sebagai para royalis, pemuja feodalisme, hubungan raja-abdi, yang lebih memenuhi kebutuhan mereka dalam memandang kebutuhan bernegara. Mekanisme pertahanan diri ini masih jauh lebih baik daripada mekanisme agresi yang tampil dalam masyarakat modern yang tak mampu mengikuti perkembangan zaman.

Bayangkan jika seluruh kebutuhan dasar kita dipasok oleh sumber-sumber yang diharamkan, seperti para aseng dan zionis. Tak ada peluang untuk berdikari, sementara kemampuan untuk berkreasi dan memproduksi sudah tak lagi memadai. Apapun yang kita sentuh adalah produk "musuh". Kita akhirnya menjadi paranoid. Membuat benteng-benteng ilusi dengan mengharamkan banyak hal, melarang ini dan itu, berkumpul hanya dengan kelompok sendiri dalam kecemasan, sementara seluruh isi rumah adalah produk liyan yang dibenci.

"Semua Yayasan Dana Pensiun dan Asuransi Milik Pemerintah Harus Diaudit BPK"

Setelah Jiwasraya, kini terkuak investasi Asabri dengan kerugian Rp 10 triliun

JAKARTA - Untuk menyelamatkan kepentingan masyarakat dan negara, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta seluruh yayasan dana pensiun dan asuransi milik pemerintah (BUMN) harus segera diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tujuannya, agar bisa mendapat gambaran jelas tentang bagaimana skema investasi dan prosedur investasi yang dilakukannya.

"Usai terbongkarnya skandal Jiwasraya, yang menurut dugaan sementara Kejaksaan Agung per Agustus 2019 kerugian negara mencapai Rp 13,7 triliun, kini mulai terkuak investasi PT ASABRI sepanjang tahun 2019 yang ambles di 12 perusahaan dengan nilai total kerugian ditaksir melebihi Rp 10 triliun. Audit menyeluruh perlu segera dilakukan BPK terhadap berbagai perusahaan BUMN yang bergerak di jasa asuransi. Jangan sampai kejadian Jiwasraya dan Asabri juga terjadi di BUMN asuransi lainnya," ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (12/1/2020).

Agar OJK Tidak Lalai, Perlu Dibentuk Dewan Pengawas OJK"

JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong dibentuknya Dewan Pengawas Otoritas Jasa Keuangan (Dewas OJK), dimana wakil pemerintah juga ada di sana, guna memonitor kinerja OJK dalam mengawasi industri sektor jasa keuangan. bamsoet juga mendorong agar segera dibentuk Lembaga Penjamin Polis Asuransi seperti halnya Lembaga Penjaminan Simpanan untuk industri Perbankan sebagaimana diperintahkan UU No 40 tahun 2014 untuk segera dibentuk, sampai sekarang lembaga penjaminan polis asuransi tersebut belum juga terbentuk. Hal tersebut penting, guna melindungi dana masyarakat pemegang polis.

Berkaca dari skandal Jiwasraya yang menurut Kejaksaan Agung berpotensi merugikan keuangan negara mencapai Rp 13,7 triliun per Agustus 2019, yang salah satu penyebabnya lantaran OJK tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

"Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai salah satu penyebab Jiwasraya gagal bayar polis lantaran tidak dihentikannya produk JS Saving Plan yang diterbitkan pada 2013. Pada saat audit di tahun 2016, BPK telah merekomendasikan OJK untuk menghentikan JS Saving Plan tersebut. Tapi tak dilakukan OJK. Hal ini menandakan ada yang perlu dibenahi di OJK," ujar Bamsoet merespon skandal Jiwasraya, di Jakarta, Kamis (9/1/2020).