Partai UKM Indonesia Dukung Putusan MK

Terkait Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah 

Syafrudin Budiman

JAKARTA - Ketua Umum Partai UKM Indonesia Syafrudin Budiman SIP menyatakan mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan UU Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Dimana diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). 

Diketahui Putusan MK No 135/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada Kamis, 26 Juni 2025, Mahkamah memutuskan penyelenggaraan pemilu di tingkat nasional, harus dilakukan terpisah dengan penyelenggaraan pemilu tingkat daerah atau kota (pemilu lokal). Kata Syafrudin Budiman, MK telah memutuskan pemilu lokal diselenggarakan paling singkat 2 tahun atau paling lama 2,5 tahun setelah pemilu nasional. Sehingga, putusan itu, pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai “Pemilu 5 kotak” tidak lagi berlaku untuk Pemilu 2029. 

Arman Rujito : Ingat Sumpah Pemuda, Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan

Arman Rujito

PURWOREJO, KABARINDONESIA.CO.ID - Putra asli Desa Jenarlor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, Arman Rujito, ikut menyoroti perihal proses pelantikan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof Didi Sukyadi, yang diwarnai aksi walkout dari Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal. Sebabnya, pelantikan itu dilakukan dalam Bahasa Inggris.

Prof Didi dilantik oleh Ketua Majelis Wali Amanat UPI Komjen Pol (purn) Nanan Soekarna. Saat mengucapkan sumpah, Rektor UPI yang dilantik menggunakan Bahasa Inggris. "Bahwa saya akan menghindarkan diri dari perbuatan tercela serta menjunjung tinggi prinsip values for value, full commitment no conspiracy dan defender integrity," ucap Didi.

"Kenaikan Gaji Harus Dibarengi Tindakan Hakim Perkuat Martabat Peradilan"

Bambang Soesatyo

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji para hakim dengan besaran hingga 280 persen. Kebijaksanaan ini tidak hanya menunjukan kepedulian presiden pada aspek kesejahteraan hakim, melainkan juga mengandung pesan tentang menjaga kemurnian martabat peradilan. Langkah Presiden Prabowo itu hendaknya ditanggapi korps hakim dengan komitmen semakin memperkokoh pondasi etika dan moral. 

DPP KNPI Minta Pembelian Jet Tempur Rafale Disesuaikan Kebutuhan Pertahanan Nasional

Ketua Umum DPP KNPI Putri Khairunnisa

JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Putri Khairunnisa menilai pembelian Jet Rafale menggunakan anggaran berlebihan dan harus diefektifkan sesuai kebutuhan sistem pertahanan Indonesia. Walaupun keputusan pembelian 42 unit jet tempur buatan Prancis, senilai USD 8,1 miliar ini, merupakan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) nasional. "Pembelian Jet Rafale jangan hanya boros di anggaran, namun juga harus memiliki nilai efektivitas untuk pertahanan nasional. Jangan hanya karena ambisi memiliki banyak pesawat tempur, tapi manfaatnya tidak bisa dirasakan," kata Nisa sapaan akrabnya Putri Khairunnisa kepada media, Kamis (29/5/2025) di Jakarta. 

16 Tim Siap Tempur di Migas Cup XI 2025

TURNAMEN Bulutangkis Migas Cup XI 2025 kembali digelar. Ada 16 tim atau perusahaan migas yang ikut berpartisipasi dalam Migas Cup 2025 ini. Tim tersebut yakni SKK Migas Perwakilan Kalsul, PT Badak NGL, PPN Regional Jatimbalinus, PPN MOR VI Kalimantan, PPN Regional Sulawesi, PPN Regional Papua Maluku, KPI RU V, PHR Zona 4, PHI Reg 3 Zona 8 , PHI Reg 3 Zona 9, PHI Reg 3 Zona 10, PEPC Zona 11&13, JOB Tomori, PT Patra Jasa, PT PDSI dan PT Elnusa. 

Relawan Bara JP Tolak Jokowi Maju Calon Ketua Umum PSI

Diharapkan Fokus pada Kegiatan Sosial Kemasyarakatan 

JAKARTA - Organisasi Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) menyatakan menolak pencalonan mantan Presiden Joko Widodo sebagai calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sebaiknya Jokowi fokus pada kegiatan sosial kemasyarakatan, kemajemukan, toleransi dan kebhinnekaan. Pernyataan keras ini disampaikan pendukung setia Jokowi, Relly Reagan yang menjabat Sekretaris Jenderal Bara JP,  kepada awak media, Senin (19/5/2025) pagi di Jakarta. 

Polri Diminta Tindak Tegas Oknum Ormas Ganggu Keamanan dan Investasi

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan penerima Brevet Warga Kehormatan Utama Korps Brimob Polri 2020 Bambang Soesatyo mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) guna menjaga ketertiban umum. Satgas Terpadu ini dibentuk untuk menjaga stabilitas nasional dan memberikan kepastian hukum atas persoalan ormas yang meresahkan masyarakat dan mengganggu investasi di Indonesia.